Wagub Jabar Tanggapi Terkait Rencana Pengadaan Sewa Helikopter
PORTALBELANEGARA.COM, Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang akrab disapa Kang UU, buka suara terkait rencana pengadaan sewa helikopter untuk menunjang mobilitasnya.
Menurut Uu, jasa penerbangan itu diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah di tengah luasnya lanskap geografis di Jabar.
“Memang terus terang kami butuh untuk mobilitas, karena begitu luasnya wilayah Jabar dan konektivitiasnya juga kadang masih ada daerah yang sulit dijangkau lewat darat, kadang kami juga terkadang ada agenda tiba-tiba yang mengharuskan ada di lokasi lain. Dimana yang jaraknya cukup jauh, sehingga bisa terkejar dengan helikopter,” kata Kang Uu, Selasa (03/8/2021).
“Sebagai persiapan seandainya, ada kegiatan yang mendesak. Karena untuk bisa menjangkau Daerah – daerah yang jauh, dimana Jawa barat terdiri dari 27 kota/ kabupaten, 5312 desa, dan ribuan kelurahan,” katanya.
Uu mengatakan, pernah ketika itu ia sedang melakukan agenda kedinasan di Pangandaran dan ketika harus mewakili gubernur untuk hadiri di sebuah acara di perbatasan Banten. Untuk mengantisipasi masalah jarak itu, ia gunakan helikopter.
“Dalam satu bulan bisa dua kali atau tiga kali, nah ini memang sudah diperhitungkan dengan matang. Cara menyewa lebih murah dibandingkan membeli, kalau beli itu sekitar Rp 75 miliar sampai Rp 80 miliar, belum perawatan, gaji pilot, sewa garasi,” katanya.
“Sementara di Jabar dengan situasi dan kondisi seperti ini (lanskap geografis luas) harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, menyewa helikopter ini telah ada nomenklatur dari masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Ia menegaskan cara berpergian seperti ini, tidak hanya terjadi di masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul.
“Oleh karena itu harapan kami ada permakluman dari masyarakat, tapi ini juga merupakan koreksi, bila ada permintaan dari masyarakat kalau mungkin dianggap cara ini boros atau seperti apa. Akan kami evaluasi lagi dengan melakukan refocusing. Perhitungan kami ini cara yang lebih efisien dan murah, sementara masyarakat ingin dilayani oleh pemerintah dengan prima,” kata Uu.
Lanjut Kang UU menambahkan, Maka itu dari Pemprov Jabar, menganggarkan untuk persiapan, bukan berarti harus habis. Kalau tidak terpakai, ya bisa menjadi Silpa atau kena repopusi. (YM/RED)
