Pemberantasan Premanisme, Jabar Menuju Masa Depan Lebih Baik
PORTALBELANEGARA, Karawang || Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia industri, Gubernur Jawa Barat, didampingi oleh Kapolda Jabar, Kapoksahli Pangdam III/Siliwangi Brigjen TNI Albertus Magnus Suharyadi, S.I.P., M.S.I., serta Asintel Kejati Jabar, memimpin Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Aspirasi Kawasan International Industri City (KIIC), Desa Margakarya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, pada Kamis (27/03/2025).
Dengan mengusung jargon “Premanisme Diberantas, Jabar Naik Kelas”, apel ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Kabinda Jabar, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Asops dan Aster Kasdam III/Siliwangi, Sekda Jabar, Dir Intelkam Polda Jabar, Bupati Karawang, Dandim 0604/Karawang, dan Kapolres Karawang. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan personel Kodim 0604/Karawang, Subdenpom III/3-1 Karawang, Polres Karawang, Satpol PP Karawang, Kepala OPD Kabupaten Karawang, serta anggota Satgas Saber Pungli.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa Indonesia telah mengalami pergeseran dari era pertanian ke era industri. Perubahan ini menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman dan pola kerja yang lebih profesional.
“Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang telah berkembang menjadi kawasan industri. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan ekosistem industri, di mana logika dan keahlian lebih diutamakan dibandingkan kekuatan fisik,” ujar Gubernur.
Untuk memastikan keberlanjutan investasi di Jawa Barat, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha. Keamanan menjadi faktor utama bagi perusahaan dalam menentukan lokasi investasi. Jika situasi tidak kondusif, perusahaan dapat memilih untuk pindah, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan premanisme, Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya:
1. Membuka Peluang Kerja – Pemerintah akan memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar kawasan industri untuk mendapatkan pekerjaan, guna mengurangi praktik ilegal yang merugikan investor dan masyarakat itu sendiri.
2. Meningkatkan Investasi – Dengan menciptakan lingkungan yang aman, Jawa Barat diharapkan semakin menarik bagi investor, sehingga peluang kerja semakin terbuka lebar.
3. Menertibkan Pembebasan Lahan – Salah satu kendala utama dalam investasi adalah praktik percaloan tanah. Pemprov Jabar bersama Polda, Kodam, dan pihak terkait berkomitmen untuk menghapus praktik ini guna mempercepat proses pembangunan kawasan industri.
4. Menghapus Pemaksaan THR – Pemerintah bertekad untuk menghilangkan praktik pemaksaan dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan, yang sering kali dilakukan oleh oknum tertentu.
Selain memberantas premanisme, Pemprov Jabar juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu program yang tengah dikembangkan adalah pendidikan D-4 kelas manajerial, yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri.
“Kami ingin membangun pola baru dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Dengan begitu, mereka tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja,” pungkas Gubernur Jabar.
Dengan diawalinya Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme ini, diharapkan berbagai langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan premanisme di Jawa Barat dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, iklim investasi akan semakin kondusif, ekonomi daerah berkembang, dan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.
(Pendam III/Siliwangi)
