Ribuan GTKHNK Tuntut Kebijakan Seleksi PPPK di Cianjur yang Dinilai Kontroversial
PORTALBELANEGARA, Cianjur – Ribuan anggota Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih berstatus honorer menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Mereka bertemu dengan Komisi A DPRD untuk menyuarakan tuntutan terkait kebijakan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 yang dianggap merugikan tenaga honorer, Rabu (12/02/2025).
Audiensi ini dihadiri oleh DPRD Kabupaten Cianjur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur.
Koordinator aksi, Abdurohman Santoso Projo, menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya:
Mencabut Surat BKN RI terkait penyesuaian jadwal seleksi calon ASN 2024, yang dianggap tidak sesuai dengan Surat Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 serta sejumlah regulasi lain yang mengatur mekanisme seleksi PPPK.
Mengembalikan regulasi jadwal dan tahapan seleksi PPPK sesuai dengan surat edaran tentang pengadaan ASN.
Menyelesaikan status seluruh honorer (R2 dan R3), baik yang berstatus L maupun non-L, secara mekanisme yang jelas.
Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Pusat, termasuk KemenPAN-RB, BKN RI, dan DPR RI.
DPRD Akan Sampaikan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, M. Isnaeni, menegaskan bahwa pihaknya menerima dan akan menindaklanjuti tuntutan Forum GTKHNK.
“Pihak DPRD Kabupaten Cianjur, BKPSDM, dan Disdikpora sepakat untuk menyampaikan tuntutan GTKHNK kepada Pemerintah Pusat, terutama terkait kebijakan seleksi PPPK 2024 dan penyesuaian jadwal seleksi ASN,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar proses seleksi PPPK serta penyelesaian status honorer dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Aksi ini menjadi bentuk perjuangan tenaga honorer untuk mendapatkan kejelasan status dan kepastian dalam seleksi PPPK 2024. (Rie’an)
