Ormas dan LSM Minta Kejelasan Perizinan PT Lian Hua Dalam Audiensi
PORTALBELANEGARA – Gabungan ormas dan LSM yang menamai diri Eskalasi Konsorsium melakukan walk out dari audiensi dengan PT Lian Hua di aula perusahaan, Kamis (22/1/2026). Aksi ini dilakukan karena ketidakpuasan terhadap kejelasan perizinan dan janji pemberdayaan tenaga kerja lokal yang dinilai tidak ditepati.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan massa dari Eskalasi Konsorsium telah berkumpul di gerbang PT Lian Hua sejak pukul 13.00 WIB. Mereka kemudian menggelar audiensi yang akhirnya dihentikan sepihak oleh konsorsium.
Konsorsium memberikan waktu satu jam kepada perusahaan untuk menghadirkan pihak berwenang yang mampu menjawab tuntas sejumlah tuntutan. Tuntutan tersebut mencakup transparansi dan pertanggungjawaban proses perizinan, realisasi janji pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta komunikasi yang setara dengan masyarakat melalui humas yang memahami kultur lokal.
Para aktivis menyoroti indikasi pelanggaran serius, terutama terkait tata ruang. Sodiq, salah satu perwakilan, mempertanyakan izin operasi PT Lian Hua yang berstatus industri sedang di kawasan yang berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2024 tidak diperuntukkan untuk industri tersebut.
“Kecamatan Kota Cianjur tidak ada ruang untuk industri sedang. Izinnya bagaimana bisa terbit?” tanyanya.
Mereka juga menduga perusahaan belum melengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) secara lengkap.
Dari sisi pemberdayaan, kekecewaan juga mengemuka. Andri, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukamaju, menyatakan janji prioritas penyerapan tenaga kerja lokal tidak terealisasi.
“Dari sekitar 300 pekerja, yang dari Desa Sukamaju mungkin hanya 100 orang. Padahal UU Ketenagakerjaan mengatur prioritas untuk tenaga kerja setempat,” ujar Andri. Ia juga menyayangkan pergantian pejabat HRD yang dinilai mengabaikan komitmen lama perusahaan.
Akibat tidak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan, konsorsium mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT Lian Hua maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Situasi ini berpotensi memicu eskalasi jika tidak segera diikuti langkah dialog yang konkret. (Riean)
