Ketum DPP FAGAR Garut Sampaikan Hasil Pertemuan Dengan Kemendikbud, Kemenpan RB dan BKN
PORTALBELANEGARA.COM || GARUT – Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Garut melakukan pertemuan dengan stakeholder di Kementerian Pendidikan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan BKN pada hari Selasa, 28 Februari 2023 lalu di Jakarta.
Disampaikan Ketua Umum DPP FAGAR Garut Adeng Sukmana, S.Ag., MM., beberapa hasil dari pertemuan yang dilakukan tersebut.
Dikatakannya, “kami DPP FAGAR GARUT dengan stakeholder di kementerian pendidikan, kemenpan RB dan BKN Mendapatkan beberapa hasil yang mesti kami sampaikan. Diantaranya pertama pengumuman penetapan formasi mengalami kemunduran jadwal nya di karenakan, Kemendikbud sedang mengusulkan kepada Panselnas untuk membuka regulasi untuk mengisi ketersediaan Formasi dari P1 sebanyak 2.100 orang, yang otomatis prosesnya mengganggu terhadap pengumuman penetapan formasi pada regulasi tahun 2022 tapi untuk garut aman karena sudah terselesaikan semuanya . Dan kuota itu di peruntukan kepada daerah yang belum selesai P1 nya,” katanya kepada Portal Bela Negara. Kamis (2/3/2023)
Dengan kejadian tersebut beliau dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta mohon permakluman dan kesabaran nya insyaallah pengumuman akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Insyaallah pada bulan April dan Mei akan ada RAKOR bersama antara pemerintah daerah, dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementrian RB membahas tentang kuota untuk tahun ini. Bagi para anggota yang belum mengikuti test dan penggajian pada anggaran tahun 2024 dalam rangka penuntasan masalah honorer yang ada di Kab. Garut,” sambung Adeng Sukmana.
Masih dikatakannya, “Pak Nugroho mengucapkan banyak terima kasih kepada kami karena telah meredam para anggota tidak turun dalam aksi damai pada hari Senin kemarin. Meskipun masih ada dari Garut yang berangkat dan sudah kami klarifikasi bahwa itu di luar kami,” lanjutnya.
Mengenai turunnya atau terbitnya SK itu sepenuhnya diberikan kewenangan kepada daerah, dalam hal ini pemkab Garut. Insyaallah kita kawal supaya pemberian SK sesuai jadwal yang telah ada.
Sementara untuk hasil pertemuan dengan Kemenpan RB, Kemenpan RB hari ini sedang melaksanakan rapat pimpinan dengan lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Menpan RB, guna membahas tentang penyelesaian masalah honorer dari berbagai instansi termasuk guru. Serta di bahas juga penyelesaian honorer non fungsional atau struktural yaitu TU, Operator dan Pramu Kelas. (Cepi Gantina)
