FBI Cianjur Soroti Kinerja Pemkab, Dorong Evaluasi dan Transparansi
PORTALBELANEGARA.COM//CIANJUR — Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur kembali menuai sorotan. Front Bodiguard Independent (FBI) Cianjur menilai arah kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, di tengah mencuatnya berbagai isu terkait tata kelola pemerintahan.
Ketua FBI Cianjur, Ferri Satria, menyampaikan kritik tersebut dalam keterangannya kepada wartawan. Ia menyoroti intensitas kegiatan Bupati Cianjur yang dinilai lebih banyak berada di luar daerah, termasuk dalam agenda bersama Gubernur Jawa Barat.
Menurut Ferri, kehadiran kepala daerah dalam forum eksternal merupakan hal yang wajar, namun perlu diimbangi dengan implementasi konkret dari program-program yang dinilai berhasil untuk diterapkan di Cianjur.
“Bukan sekadar mengikuti kegiatan, tetapi bagaimana kebijakan yang terbukti efektif bisa diadopsi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Cianjur,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung peran Wakil Bupati yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, sehingga berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, FBI Cianjur menyebut adanya dugaan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan program dan proyek di lingkungan Pemkab. Dugaan tersebut, kata Ferri, melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Meski belum disertai bukti rinci yang dipublikasikan, FBI mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi masyarakat yang mulai bermunculan, termasuk yang diarahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jika ada indikasi penyimpangan, harus ditindak secara transparan. Ini penting untuk memastikan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
FBI Cianjur menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan dugaan yang disampaikan tersebut.
