Pemerintah Mengumumkan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Webinar
PORTALBELANEGARA.COM, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengumumkan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 melalui webinar zoom meeting dan ditayangkan secara live melalui youtube Kemendikbud RI. Jum’at (07/08/2020)
Webinar tersebut menghadirkan pembicara seperti, Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P., Letjen TNI Doni Monardo, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad (K), Jenderal TNI (Purn) Pachrul Razi, S.I.P., S.H., M.H., Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, M.A., Ph.D., yang di pandu oleh Moderator Prof. Ainun Naim, Ph.D.
Pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama empat menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan orange yakni di zona kuning dan zona hijau untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam acara tersebut, Letjen TNI Doni Monardo selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan, Pemerintah mengizinkan sekolah tatap muka di wilayah zona kuning atau risiko rendah Covid-19.
Namun keputusan untuk memulai pembelajaran secara tatap muka dikembalikan kepada para guru yang dibimbing oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan di daerah. Termasuk partisipasi dari para orang tua wali murid. Sehingga ketika sekolah itu dimulai maka segala resiko yang mungkin akan terjadi sudah diperhitungkan.
“Per tanggal 2 Agustus 2020, maka ada 163 zona kuning yang kiranya nanti ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka,” kata Doni dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tersebut.
Kendati demikian, sekolah-sekolah yang berada di zona kuning, sebaiknya melakukan simulasi sebelum memulai proses belajar secara tatap muka, juga menyiapkan segala alat pendukung untuk mengurangi resiko termasuk sosialisasi penggunaan masker, jaga jarak tersedianya alat hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun dan seluruh alat pendukung lainnya.
Masih di katakan Doni Monardo, keputusan final terkait pembukaan sekolah untuk dimulai proses belajar-mengajar secara tatap muka akan diambil oleh kepala pemda masing-masing.
“Para bupati, para wali kota, dan juga gubernur, karena para pejabat itulah yang paling tahu situasi di daerah masing-masing,” tegas Doni.
Pemda setempat pun, menurut Doni, harus berperan aktif dalam hal fasilitator terkait pencegahan penularan Covid-19. (Cg)
