BEM PTNU Desak Pengusutan Jaringan Mitra MBG dan Dugaan Penyimpangan Dapur Umum
PORTALBELANEGARA.COM//JAKARTA – Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara mendesak pemerintah segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan jaringan SS dan DD, beserta seluruh dapur terafiliasi, dalam polemik pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN). Selain pengusutan jaringan tersebut, organisasi mahasiswa ini juga menuntut adanya audit independen dan evaluasi total terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat BGN atau sekadar pernyataan normatif. Menurutnya, proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, hingga mekanisme pengawasan harus dibuka secara transparan kepada publik.
“Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh. Rakyat membutuhkan transparansi dan penyelesaian masalah secara nyata,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulisnya.
Soroti Tata Kelola dan Relevansi Anggaran
BEM PTNU menilai program nasional sebesar MBG tidak boleh terjebak dalam ruang kepentingan kelompok tertentu. Rifqi mengingatkan pemerintah agar jujur dalam melihat dinamika di lapangan, terutama ketika efektivitas dan relevansi program mulai dipertanyakan oleh masyarakat.
Menurut Rifqi, persoalan gizi nasional merupakan isu kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan distribusi makanan terpusat. Masalah ini berkelindan dengan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, sanitasi, hingga akses layanan kesehatan.
Oleh karena itu, pemerintah diminta mengkaji ulang skala prioritas anggaran negara di tengah tantangan nasional lain, seperti kesejahteraan guru honorer, mutu pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.
“Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, hingga dugaan penyimpangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka. Negara tidak boleh mempertahankan sebuah program hanya karena alasan politis,” tegas Rifqi.
Desak Pembentukan Pengawasan Independen
Guna mengembalikan kepercayaan publik yang mulai terkikis, BEM PTNU menawarkan solusi berupa pembentukan mekanisme pengawasan independen. Wadah ini nantinya melibatkan unsur mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan kalangan profesional.
“Lembaga independen diperlukan untuk melakukan investigasi, menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, serta memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak internal sistem,” kata Rifqi. Ia juga memperingatkan pemerintah agar tidak menutup mata dan berlindung di balik narasi keberhasilan yang semu.
7 Tuntutan Resmi BEM PTNU Se Nusantara:
Sebagai bentuk sikap tegas, BEM PTNU Se Nusantara melayangkan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah:
Mengusut menyeluruh jaringan SS dan DD beserta seluruh dapur yang terafiliasi dan diduga bermasalah.
Melaksanakan audit independen terhadap tata kelola program dan seluruh mitra yang terlibat.
Membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
Membuka hasil evaluasi dan investigasi kepada publik secara transparan.
Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan kepentingan rakyat.
Melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan unsur independen.
Menghentikan pencitraan politik yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan di lapangan.
Menutup pernyataannya, Rifqi memastikan mahasiswa akan tetap konsisten mengawal kebijakan publik ini demi menjaga semangat reformasi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi keberhasilan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi. Program negara harus dibangun atas dasar kebutuhan rakyat, bukan kepentingan mempertahankan citra kekuasaan,” pungkasnya.
