Aldi Yudistira Siap Kawal Keluhan BPJS dan Insentif Kader Posyandu ke Pemkab Cianjur
PORTALBANEGARA.COM//CIANJUR – Persoalan jaminan kesehatan gratis dan kesejahteraan kader posyandu menjadi sorotan utama dalam serap aspirasi warga Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Banyak warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka yang tiba-tiba tidak aktif, serta tersendatnya pencairan insentif bagi para kader posyandu di wilayah tersebut.
Keluhan mendasar ini mengemuka saat Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi PDI Perjuangan, Aldi Yudistira, S.E., menggelar reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada Kamis (21/5/2026).
Menanggapi aduan massal tersebut, Aldi Yudistira yang berada di Komisi IV—membidangi kesehatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan—menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti persoalan ini ke tingkat pemerintah daerah.
“Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, terutama terkait kesehatan dan BPJS. Ada juga persoalan insentif kader posyandu yang menurut informasi belum cair. Aspirasi ini akan kami perjuangkan dan kami tanyakan kepada pihak terkait agar ada kejelasan,” ujar Aldi di sela-sela kegiatan.
Di sisi lain, Aldi juga mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengecek status kepesertaan jaminan kesehatan mereka. Menurutnya, pemahaman mengenai administrasi sangat penting agar warga tidak terbentur kendala birokrasi saat membutuhkan pelayanan medis darurat.
Ia pun menekankan bahwa kader posyandu memiliki peran krusial sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi ini kepada masyarakat, termasuk dalam membantu proses aktivasi kembali kartu BPJS yang mati.
Persoalan BPJS ini rupanya sudah menjadi momok lama bagi warga setempat. Anwar, salah seorang warga Desa Sukamanah yang turut hadir, menyampaikan harapannya agar ada formula atau solusi konkret dari pemerintah daerah terkait masalah ini.
“Kami berharap ada solusi nyata agar masyarakat tidak kesulitan saat membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama bagi warga yang BPJS-nya tidak aktif,” kata Anwar.
Kegiatan reses yang berlangsung dengan dialog interaktif tersebut dihadiri oleh ratusan peserta, mulai dari warga Desa Bojong, masyarakat desa sekitar, kepala desa, hingga kader posyandu. Seluruh aspirasi yang terjaring dalam reses ini nantinya akan dihimpun menjadi laporan resmi fraksi untuk diperjuangkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
