Transmigrasi Berkeadilan Jadi Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan
PORTALBELANEGARA — Wakil Bendahara BEM PTNU Se-Nusantara, Ahmad Rizki Setiawan, menegaskan pentingnya percepatan program transmigrasi sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan di Kalimantan. Hal ini disampaikannya menanggapi kebijakan yang digulirkan Kementerian Transmigrasi dan mendapat dukungan Komisi V DPR RI.
“Transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa,” ujar Ahmad Rizki dalam keterangannya.
Menurutnya, program transmigrasi merupakan instrumen lama pemerintah dalam mengatasi ketimpangan demografis, khususnya antara Pulau Jawa yang padat dan Kalimantan yang memiliki potensi lahan luas. Ia juga menyoroti berbagai inovasi dalam pelaksanaan transmigrasi saat ini, di antaranya pemberian 2.000 beasiswa bagi generasi muda calon transmigran dan target percepatan penerbitan 13.751 sertifikat lahan untuk para transmigran pada tahun ini.
Ahmad Rizki menyebut dukungan Komisi V DPR RI sebagai faktor penting dalam realisasi program ini. Komisi tersebut diketahui turut mengawal kebijakan melalui pembahasan APBN dan pengawasan pelaksanaan di lapangan, meskipun rincian pagu anggaran khusus untuk transmigrasi Kalimantan belum dipublikasikan secara rinci.
Dalam pandangannya, Ahmad Rizki juga mengaitkan konsep transmigrasi dengan teori tokoh sejarah Islam, Ibnu Khaldun, dalam kitab Muqaddimah. Ia menjelaskan bahwa persebaran penduduk secara merata menjadi salah satu kunci kemajuan peradaban dan pembangunan ekonomi.
“Transmigrasi di Kalimantan adalah implementasi nyata dari teori Ibnu Khaldun tentang pentingnya distribusi penduduk dan pembangunan wilayah baru,” ucapnya.
Meski begitu, Ahmad Rizki mengakui bahwa tantangan lingkungan tetap menjadi perhatian utama. Ia merujuk data deforestasi Kalimantan, yang disebut telah mencapai lebih dari 60% hutan primer, sebagian akibat pembukaan lahan untuk transmigrasi dan aktivitas perkebunan.
Ia menilai, program transmigrasi tetap dapat berjalan dengan pendekatan berkelanjutan jika dikelola dengan prinsip lingkungan yang baik. Beberapa langkah yang disarankannya antara lain integrasi dengan kebijakan restorasi lahan gambut, pelibatan masyarakat lokal, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
“Transmigrasi harus menjadi solusi, bukan sumber masalah baru. Dengan tata kelola yang baik, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam Kalimantan,” tambahnya.
Ahmad Rizki menutup pernyataannya dengan menyerukan sinergi lintas pihak dalam mendukung keberhasilan program transmigrasi, baik dari pemerintah, parlemen, akademisi, hingga masyarakat sipil. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Indonesia.
(Rie’an)
